Siapkan Pemimpin Berintegritas, Rapat Koordinasi Matangkan Asesmen Daring Ratusan Aparatur Peradilan
Komitmen untuk memperkuat profesionalisme dan integritas aparatur di lingkungan peradilan terus diakselerasi melalui mekanisme uji kompetensi yang terstandarisasi. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Profile Assessment bagi Kenaikan Jenjang Pranata Peradilan serta Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II resmi diselenggarakan pada Sabtu (19/9/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Pertemuan strategis ini fokus membedah kesiapan operasional serta standardisasi pengujian berbasis digital yang seluruhnya direncanakan berlangsung secara daring.
Langkah penyelenggaraan berbasis daring diambil untuk menjamin efisiensi birokrasi, transparansi penilaian, serta memastikan asas keadilan bagi seluruh aparatur peradilan yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Melalui sistem ini, pemetaan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan secara komprehensif, obyektif, dan akuntabel tanpa terkendala jarak geografis.
Jadwal dan Rincian Tahapan Seleksi
Proses asesmen dibagi ke dalam dua agenda besar dengan target kompetensi yang berbeda:
Kenaikan Jenjang Pranata Peradilan (26 – 30 Oktober 2026)
Tahap awal difokuskan pada penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional Pranata Peradilan yang diikuti sebanyak 75 peserta. Penilaian ini bertujuan mengukur kapasitas kesiapan profesionalisme aparatur dalam mengemban tanggung jawab pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II (16 – 27 November 2026)
Agenda kedua dialokasikan untuk penyaringan pimpinan satuan kerja peradilan tingkat pertama dengan total 253 peserta. Berlangsung selama hampir dua pekan, asesmen ini menakar kompetensi kepemimpinan strategis, ketegasan integritas moral, pengelolaan manajemen perkara, serta kemampuan adaptasi manajerial dalam memimpin institusi pengadilan di era modern.
Fokus Kesiapan Teknis dan Keamanan Sistem
Dalam rapat tersebut, pembahasan mendalam difokuskan pada keandalan infrastruktur teknologi informasi. Beberapa poin krusial yang dikoordinasikan meliputi kestabilan server pengujian, protokol pengawasan ruang ujian virtual (virtual proctoring), standardisasi perangkat peserta, hingga kesiapan tim penilai independen.
Koordinasi yang matang ini diharapkan mampu mengeliminasi kendala teknis saat pelaksanaan berlangsung, sehingga seluruh rangkaian pengujian berjalan tertib, valid, serta mampu melahirkan aparatur dan figur pemimpin peradilan yang berdaya saing tinggi.
Dipublikasikan Oleh
Muhammad Hafidz Kurnia
19 Oktober 2026