Unit Penilaian Kompetensi (UPK) Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia (AC MA-RI) menggelar rapat koordinasi intensif guna membahas evaluasi capaian Semester I serta merumuskan langkah-langkah strategis terkait kendala perencanaan teknis yang dihadapi. Pertemuan ini fokus pada optimalisasi penyerapan program kerja tahun berjalan serta percepatan penyusunan rencana strategis untuk masa depan.

Evaluasi Semester I: Penguatan Regulasi dan Sinergitas Eselon I

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif pada Semester I, UPK AC MA-RI menggarisbawahi pentingnya penguatan koordinasi lintas sektoral. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPK AC MA-RI diinstruksikan untuk segera membangun komunikasi yang lebih solid dengan seluruh unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Langkah konkret yang akan diambil adalah menyusun surat resmi terkait rencana kerja tahunan yang nantinya ditandatangani langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung atau Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA).

Selain itu, guna memastikan setiap kegiatan berjalan terstruktur, Assessment Center tengah menyusun Rencana Kerja yang dilengkapi dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai acuan baku pelaksanaan tugas. Rencana kerja ini juga dipastikan akan mengakomodasi tingginya permintaan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lain, baik untuk pelaksanaan penilaian kompetensi maupun permohonan peminjaman asesor.

Di sisi hilir, evaluasi menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan hasil pemetaan oleh pengguna (satker) tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk itu, AC MA-RI akan menggandakan upaya sosialisasi, khususnya terkait:

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020

• Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019

• Regulasi pemanfaatan hasil penilaian/pemetaan kompetensi dalam rangka promosi dan mutasi pegawai.

Langkah ini juga akan didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala kepada unit pengguna serta pemberian umpan balik (feedback) kepada para asesi sesuai dengan kebutuhan satker.

Mengatasi Kendala Perencanaan dan Penetapan Skala Prioritas 2026

Dalam aspek perencanaan, forum rapat jujur mengakui adanya tantangan berupa pergeseran jadwal pemetaan. Sesuai arahan, pelaksanaan Monev yang semula direncanakan di awal tahun belum dapat terlaksana sepenuhnya, sementara di sisi lain, Assessment Center menerima banyak permintaan dari berbagai unit.

Untuk mengatasi kendala koordinasi dan memastikan rencana kerja tidak terabaikan, disepakati langkah percepatan penyusunan program kerja tahun 2027 yang akan dilegitimasi melalui tanda tangan Kepala BUA atau Sekretaris MA. Jadwal kerja mendatang juga dipastikan akan mengintegrasikan seluruh permohonan dari unit Eselon I internal serta instansi eksternal secara akomodatif.

Rapat juga memberikan perhatian khusus pada kelanjutan program Situational Judgement Test (SJT) agar segera ditindaklanjuti dan dikawal ketat jadwal pelaksanaannya.

Rilis Jadwal Pemetaan Wilayah Prioritas Tahun 2026

Sebagai bentuk komitmen penyelesaian target tahun ini, AC MA-RI telah menetapkan skala prioritas pemetaan tahun 2026 yang berfokus pada 4 (empat) wilayah, yaitu DKI Jakarta, Makassar, Padang, dan Kupang.

Melalui akselerasi perencanaan dan penguatan payung regulasi ini, Assessment Center Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk terus menyajikan data profil kompetensi aparatur peradilan yang valid, objektif, dan akuntabel demi mendukung pilar sistem merit di lingkungan MA-RI