Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi intensif guna mematangkan persiapan teknis pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2026. Pertemuan lintas unit kerja ini difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras), keandalan infrastruktur teknologi informasi, serta efisiensi mekanisme administrasi peserta mengingat tenggat waktu pelaksanaan yang kian mendesak.

Berdasarkan rencana, rangkaian pelaksanaan seleksi JPTP 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat hari, yakni pada 4 hingga 7 November 2026.

Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh jajaran penting, meliputi seluruh Asesor, Tim Sekretariat Assessment Center, Biro Kepegawaian, serta perwakilan dari Biro Umum Mahkamah Agung. Sinergi ini dibangun untuk memastikan seluruh aspek teknis dan operasional berjalan tanpa hambatan.

Penguatan Sarana Prasarana dan Jaringan IT

Dalam pembahasan teknis, kesiapan sarana dan prasarana menjadi prioritas utama. Biro Umum bersama tim pelaksana memastikan ketersediaan tempat uji kompetensi yang representatif, penataan meja dan kursi peserta yang ergonomis, serta kesiapan unit perangkat komputer yang akan digunakan selama proses evaluasi berlangsung.

Mengingat proses penilaian bertumpu pada sistem digital, koordinasi ketat dilakukan bersama Tim IT dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung. Tim IT diinstruksikan untuk mengawal stabilitas koneksi internet, keamanan sistem, serta mitigasi gangguan jaringan selama periode 4–7 November mendatang.

Mekanisme Pengisian Formulir dan Skema Hybrid

Hal krusial lain yang menjadi sorotan adalah efisiensi alur distribusi dan pengumpulan formulir yang wajib diisi oleh para peserta. Dengan sisa waktu persiapan yang relatif singkat, panitia merumuskan mekanisme pengiriman formulir secara cepat dan terstruktur agar tidak membebani peserta maupun menghambat rekapitulasi data oleh tim sekretariat.

Sementara itu, seremoni pembukaan seleksi direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI (Sekma). Pembukaan tersebut diagendakan menerapkan skema hybrid, yakni perpaduan antara tatap muka langsung (luring) dan virtual (daring). Skema daring ini secara khusus disiapkan guna mengakomodasi para peserta yang hasil assessment-nya pada periode sebelumnya terverifikasi masih berlaku, sehingga proses seleksi tetap akuntabel, efisien, dan inklusif.

Melalui konsolidasi terpadu ini, Mahkamah Agung optimis seluruh tahapan seleksi JPTP 2026 dapat terselenggara secara profesional, transparan, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin peradilan yang berintegritas tinggi.