Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menuntaskan rangkaian profile assessment bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini, 5 Maret 2026. Kegiatan yang telah berlangsung sejak 3 Maret ini merupakan wujud nyata kerja sama teknis atas permohonan BKD Provinsi NTB guna menghadirkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel melalui pelibatan asesor profesional dari tingkat pusat.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Assessment Center Mahkamah Agung tidak bergerak sendiri, melainkan membangun kolaborasi strategis dengan melibatkan asesor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta dukungan asesor internal dari BKD Provinsi NTB. Sinergi lintas instansi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan standar kompetensi manajerial yang ketat dan menyeluruh. Proses penilaian dilakukan secara hybrid, di mana tim asesor Mahkamah Agung memandu jalannya tes potensi serta analisis kasus melalui platform Zoom dari Jakarta, sementara para peserta mengikuti ujian fisik dengan fasilitas sarana yang disediakan di kantor BKD NTB. Adapun tahapan diskusi kelompok atau Leaderless Group Discussion (LGD) serta wawancara kompetensi dilaksanakan sepenuhnya secara daring dari satuan kerja masing-masing peserta.

Fokus penilaian yang dipimpin oleh tim Mahkamah Agung ini mencakup pengisian berbagai posisi krusial di struktur pemerintahan daerah. Jabatan-jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Kepala Dinas Kebudayaan, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Selain sektor administratif, penilaian kompetensi juga dilakukan untuk jabatan teknis seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas dalam asesmen ini, khususnya untuk posisi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) beserta jajaran Wakil Direktur yang membidangi Pelayanan, Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Operasional, serta Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian. Melalui keterlibatan aktif asesor dari Mahkamah Agung dan BKN, diharapkan muncul jajaran direksi RSUD yang memiliki kompetensi manajerial tinggi serta integritas kuat dalam mengelola pelayanan publik di bidang kesehatan.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian agenda pada hari ini, Assessment Center Mahkamah Agung bersama tim kolaborasi akan segera mengolah data dan merumuskan laporan hasil penilaian kompetensi para kandidat. Hasil akhir asesmen ini nantinya akan diserahkan kepada Panitia Seleksi Provinsi NTB sebagai instrumen utama dalam menentukan pejabat yang paling layak mengemban amanah. Kepercayaan yang diberikan kepada Assessment Center Mahkamah Agung dalam memimpin proses ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dalam menjunjung tinggi sistem meritokrasi demi kemajuan daerah.