Proses seleksi dan pemetaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum memasuki babak baru. Laporan hasil asesmen yang sangat dinantikan akhirnya diserahkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum). Penyerahan ini berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, menandai langkah penting dalam upaya peningkatan kualitas aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Acara penyerahan laporan ini dilakukan oleh Indra Sandakila, S.T, Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, yang didampingi oleh Rudi Widiyanto, S.Psi., M.Psi seorang Asesor Ahli Muda. Tim ini secara langsung menyerahkan dua dokumen kunci kepada Hasanudin, S.H., M.H, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Kedua dokumen tersebut adalah:

1. Laporan Rekapitulasi Profil Asesmen Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi. Laporan ini berisi rangkuman komprehensif dari hasil penilaian kompetensi para calon pimpinan yang akan menduduki jabatan strategis di pengadilan tinggi. Hasil ini akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kualifikasi dan kesiapan mereka untuk memimpin lembaga peradilan di tingkat banding.

2. Laporan Hasil Individu Profil Asesmen Pemetaan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A dan 1B. Dokumen ini menyediakan data profil dan kompetensi setiap individu panitera di pengadilan negeri klas 1A dan 1B. Hasil pemetaan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa penempatan panitera sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka, sehingga mendukung kelancaran proses peradilan di lapangan.

Dalam sambutannya, Hasanudin, S.H., M.H menyampaikan apresiasinya atas kerja keras tim asesmen. Ia menekankan bahwa laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat strategis yang akan digunakan untuk memastikan penempatan pejabat yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place). "Hasil asesmen ini akan menjadi panduan berharga bagi kami dalam mengambil keputusan terkait promosi, mutasi, dan pengembangan karier para teknisi peradilan," ujarnya.

Penyerahan laporan ini menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional. Dengan data yang valid dan terukur, diharapkan penataan organisasi peradilan akan menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.