Berita

Gambar Berita Perkuat Komitmen Integritas, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

Perkuat Komitmen Integritas, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

Dalam upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas kinerja, Assessment Center Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Senin (05/01).Acara yang berlangsung di Ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung RI ini, dimulai tepat pukul 14.00 WIB dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian.Pimpinan dan Jalannya AcaraKegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H. Prosesi diawali dengan pengucapan janji pakta integritas secara bersama-sama, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen secara simbolis dan diikuti oleh seluruh staf.Suasana khidmat menyelimuti ruangan sepanjang acara berlangsung. Kehadiran para Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian turut mendampingi untuk memastikan komitmen ini dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh jenjang jabatan.Arahan Kepala BiroDalam arahannya, Sahlanudin menekankan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar seremonial rutin atau pemenuhan dokumen administrasi semata."Pakta Integritas adalah janji diri untuk menjaga martabat lembaga. Saya berharap seluruh pegawai Biro Kepegawaian konsisten dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan menjauhi segala bentuk praktik KKN," tegas beliau di hadapan para peserta.Selain arahan dari Kepala Biro, para Kepala Bagian juga memberikan penguatan teknis mengenai pentingnya sinergi dan transparansi dalam pelayanan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung.Makna KegiatanKegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata Mahkamah Agung dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan adanya komitmen tertulis ini, diharapkan performa pelayanan administrasi kepegawaian semakin meningkat dan terpercaya.

Muhammad Hafidz Kurnia

5 Januari 2026

Gambar Berita Assessment Center MA Gelar Monev Daring, Pastikan Akurasi Pemetaan Pegawai di Wilayah Medan

Assessment Center MA Gelar Monev Daring, Pastikan Akurasi Pemetaan Pegawai di Wilayah Medan

Dalam rangka menjamin mutu manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan, Assessment Center Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi satuan kerja di wilayah hukum Medan. Mengingat efisiensi dan jangkauan koordinasi, kegiatan strategis ini dilaksanakan secara daring pada hari ini.Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pengelola kepegawaian tingkat banding, pengelola kepegawaian tingkat pertama, serta para perwakilan peserta yang telah mengikuti proses penilaian kompetensi sebelumnya.Empat Pilar Evaluasi StrategisMonev yang dipandu langsung oleh tim Assessment Center MA ini memfokuskan pada empat poin utama evaluasi:Kesesuaian Pelaksanaan Assessment: Meninjau kembali apakah proses penilaian yang telah berjalan sudah selaras dengan standar kompetensi manajerial dan struktural yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.Implementasi Hasil Pemetaan: Memastikan hasil pemetaan pegawai tidak hanya menjadi data statis, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sebagai dasar pengembangan karier, diklat, maupun penempatan posisi yang tepat.Kesiapan Sarana dan Prasarana: Mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung di masing-masing satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi secara mandiri maupun terpusat.Uji Aksesibilitas Aplikasi: Melakukan audit terhadap aplikasi pendukung assessment. Tim menggali masukan langsung dari pengguna mengenai apakah sistem yang ada sudah sesuai standar teknis dan memiliki antarmuka yang memudahkan pengguna.Diskusi Interaktif Secara VirtualMeski berlangsung melalui ruang pertemuan virtual, agenda Monev berjalan dinamis. Para pengelola kepegawaian tingkat pertama dari berbagai daerah di wilayah Medan diberikan kesempatan untuk memaparkan kendala teknis serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hasil rekomendasi assessment."Monev ini adalah instrumen penting bagi Assessment Center MA untuk memvalidasi bahwa sistem yang kita bangun benar-benar memberikan dampak nyata di daerah. Kami ingin memastikan setiap aplikasi mudah digunakan sehingga tidak ada hambatan administratif dalam pengembangan SDM," ungkap tim Assessment Center MA dalam sesi arahannya.Komitmen Peningkatan Mutu SDMKegiatan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi perbaikan untuk sistem manajemen kepegawaian yang lebih baik di wilayah hukum Medan. Dengan integrasi data yang akurat dari hasil assessment dan dukungan aplikasi yang mumpuni, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus mencetak aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Muhammad Hafidz Kurnia

22 Desember 2025

Gambar Berita Optimalkan Pemetaan Kompetensi, Assessment Center Mahkamah Agung Gelar Monev di Wilayah Banjarmasin

Optimalkan Pemetaan Kompetensi, Assessment Center Mahkamah Agung Gelar Monev di Wilayah Banjarmasin

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan memastikan akurasi pemetaan jabatan, tim Assessment Center Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah hukum Banjarmasin. Kegiatan ini berfokus pada efektivitas hasil asesmen yang telah dilakukan serta dampaknya terhadap pengembangan karier pegawai.Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam struktur organisasi peradilan, antara lain:1. Perwakilan Pengelola Kepegawaian Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).2. Perwakilan Pengelola Kepegawaian Tingkat Pertama dari berbagai satuan kerja di wilayah Kalimantan Selatan.3. Perwakilan Peserta yang telah mengikuti rangkaian asesmen sebelumnya.Kehadiran lintas level ini bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, mulai dari sisi kebijakan administratif hingga pengalaman langsung individu sebagai subjek asesmen.Menakar Efektivitas Pemetaan PegawaiFokus utama dari Monev ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemetaan pegawai telah berjalan dengan baik di lapangan. Assessment Center Mahkamah Agung ingin memastikan bahwa hasil asesmen benar-benar dijadikan rekomendasi dalam penempatan jabatan serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai."Evaluasi ini penting untuk melihat apakah data kompetensi yang kita miliki selaras dengan kinerja dan kebutuhan organisasi di daerah," ujar perwakilan tim Assessment Center MA dalam sambutannya.Ruang Perbaikan bagi Assessment CenterSelain memantau kondisi di daerah, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi internal bagi Assessment Center Mahkamah Agung. Melalui masukan dari para pengelola kepegawaian dan peserta, tim dapat mengidentifikasi:1. Kualitas pelaporan hasil asesmen agar lebih mudah diimplementasikan oleh pimpinan satker.2. Hambatan teknis yang ditemui selama proses pemetaan di wilayah hukum Banjarmasin.Dengan adanya Monev ini, diharapkan tercipta standarisasi manajemen talenta yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Assessment Center diharapkan mampu mencetak aparatur peradilan yang profesional dan memiliki kompetensi unggul sesuai dengan tuntutan zaman.

Muhammad Hafidz Kurnia

18 Desember 2025

Gambar Berita Bukan Sekadar Angka: Monev Hasil Asesmen di Jateng Pastikan SDM Tepat di Jabatan Tepat

Bukan Sekadar Angka: Monev Hasil Asesmen di Jateng Pastikan SDM Tepat di Jabatan Tepat

Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan, Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Hasil Assessment Center di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan strategis ini melibatkan para pengelola kepegawaian dan peserta asesmen dari empat lingkungan badan peradilan di wilayah Jawa Tengah.Sinergi Empat Lingkungan PeradilanMeskipun kegiatan dipusatkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, peserta Monev terdiri dari perwakilan lintas peradilan, termasuk Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Kehadiran perwakilan dari empat lingkungan ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mewujudkan manajemen SDM yang terintegrasi di bawah payung Mahkamah Agung RI.Kegiatan di Pengadilan Tinggi Semarang disambut langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Aviantara, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya objektivitas dalam pengembangan karier."Hasil penilaian kompetensi adalah instrumen strategis untuk memetakan pegawai secara akurat. Melalui Monev ini, kita ingin memastikan bahwa penempatan personel di empat lingkungan peradilan di Jawa Tengah telah didasarkan pada prinsip the right man on the right place," tegas Bapak Aviantara.Evaluasi Pemanfaatan dan Manajemen TalentaPelaksanaan Monev ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana hasil rekomendasi dari Assessment Center Mahkamah Agung telah diimplementasikan oleh para pengelola kepegawaian di masing-masing satuan kerja. Tim Assessment Center melakukan sesi diskusi interaktif dengan perwakilan peserta asesmen dan pengelola kepegawaian untuk menggali keterbacaan atau kemudahan membaca laporan yang telah diberikan dan tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut. Selain itu, Tim Assessment Center juga menanyakan kendala di lapangan serta memastikan bahwa setiap aparatur mendapatkan hak pengembangan kompetensi yang sesuai dengan hasil penilaian kompetensinya.Kegiatan ini menegaskan kembali bahwa penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun birokrasi peradilan yang modern berdasarkan Meritokrasi. Dengan pemanfaatan hasil yang optimal di wilayah Jawa Tengah, diharapkan performa organisasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat akan semakin meningkat dan akuntabel.

Muhammad Rizki

18 Desember 2025

Gambar Berita Peningkatan Kapasitas SDM: 28 Pegawai MA Ikuti Asesmen Jabatan Fungsional

Peningkatan Kapasitas SDM: 28 Pegawai MA Ikuti Asesmen Jabatan Fungsional

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan menggelar Penilaian Kompetensi (Profile Assessment) secara daring yang dilaksanakan oleh Assessment Center Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari penuh, dari Selasa, 25 November 2025 hingga Rabu, 26 November 2025, ini diikuti oleh 28 peserta yang bersiap menapaki kenaikan jenjang jabatan fungsional.Acara dibuka langsung oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan MA bukanlah sekadar staf, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.ASN, Kompetensi, dan Transformasi DigitalDr. Sobandi menekankan bahwa tuntutan zaman, khususnya transformasi digital, mengharuskan ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cetak biru MA yang memprioritaskan kompetensi SDM sebagai elemen kunci.Dalam kesempatan tersebut, Kepala BUA juga mengungkapkan perkembangan positif terkait tata kelola SDM. Ia menyampaikan bahwa MA telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan Restrukturisasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Pembahasan mengenai pembentukan Assessment Center, yang direncanakan menjadi bagian dari balai diklat pengembangan SDM, juga telah didiskusikan secara intensif dengan Menpan RB.Bukan Sekadar FormalitasPenilaian kompetensi yang diselenggarakan hari ini merupakan instrumen penting dalam siklus manajemen karir, yang mencakup pengembangan karir, pelatihan teknis kepemimpinan, dan evaluasi kinerja. Menurut Dr. Sobandi, tujuan utama Penkom ini adalah untuk memfasilitasi kenaikan jenjang jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional (JF)."Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berbasis kompetensi," tegas Dr. Sobandi. Ia mewanti-wanti peserta bahwa tes ini bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, asesmen ini merupakan bentuk komitmen tegas dari Mahkamah Agung bahwa setiap individu yang menduduki jabatan fungsional harus benar-benar memiliki kemampuan yang teruji, sesuai dengan kompetensi jabatannya, dan siap memberikan dampak positif signifikan bagi organisasi.Kegiatan asesmen daring ini diharapkan dapat menjaring para profesional fungsional yang siap berkontribusi optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan visi peradilan modern di Mahkamah Agung.

Muhammad Hafidz Kurnia

25 November 2025

Gambar Berita Rapat kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Mahkamah Agung RI

Rapat kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Mahkamah Agung RI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi dan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung RI melalui Assessment Center MA telah mematangkan persiapan Profile Assessment bagi Pejabat Fungsional.Assessment ini menjadi syarat mutlak untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional, khususnya dari Ahli Muda ke Ahli Madya.Pelaksanaan Daring dan Kenaikan Jenjang Level 4Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Bapak Aco Nur, menjelaskan bahwa Profile Assessment kali ini akan dilaksanakan secara daring (online), guna menjamin efisiensi dan jangkauan bagi seluruh peserta yang tersebar di berbagai wilayah."Assessment kali ini sangat penting karena kami menerapkan standar kompetensi Level 4, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) untuk kenaikan jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya," ujar Aco Nur. Penerapan Level 4 ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam memimpin unit kerja, menyusun kebijakan strategis, dan mengelola perubahan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung.Daftar Peserta dan PengecualianProfile Assessment tahun ini akan diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) Pejabat Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI yang telah memenuhi persyaratan Angka Kredit (PAK).Dalam kesempatan ini, Mahkamah Agung RI juga memberikan kebijakan pengecualian bagi sejumlah pegawai yang sudah memenuhi standar kompetensi."Kami mencatat ada 11 (sebelas) Pejabat Fungsional yang pernah mengikuti penilaian potensi (talent assessment) sebelumnya dengan hasil yang masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi, rencananya 11 peserta ini tidak perlu lagi mengikuti assessment untuk aspek kompetensi manajerial dan sosial kultural, sehingga fokus pelaksanaan hanya pada 28 peserta lainnya," tambah Aco Nur.Jadwal PelaksanaanAssessment Profile Kompetensi dijadwalkan akan berlangsung secara virtual selama dua hari penuh:Tanggal: 25 hingga 26 November 2025Media: Aplikasi konferensi video daring, Aplikasi Assessment Center dan Gdocs (akan diinformasikan lebih lanjut kepada peserta).Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Pejabat Fungsional Ahli Madya, Muda dan Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI yang memiliki kapabilitas kepemimpinan dan manajerial yang unggul, serta siap mendukung visi besar Lembaga Peradilan.

Muhammad Hafidz Kurnia

19 November 2025