Mahkamah Agung Matangkan Persiapan Assessment JPTP dan Rencana Kerja 2026
Menjelang awal Februari 2026, Mahkamah Agung (MA) RI tancap gas mempersiapkan agenda strategis nasional. Bertempat di Gedung Sekretariat MA, jajaran pimpinan dan tim asesor menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan Profile Assessment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Panitera PTA/MS, hingga para calon Pimpinan Pengadilan Militer.Rapat ini menjadi krusial karena melibatkan seluruh elemen kunci, mulai dari para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Kabag Umum Kepegawaian, seluruh Asesor hingga tim teknis dari bagian Kesekretariatan.Menuju Standar Penilaian ModernKetua tim memastikan bahwa seluruh rangkaian assessment tahun ini tidak hanya sekadar rutinitas. Perencanaan kegiatan telah dipatok ketat agar sesuai dengan Permenpan Nomor 19 Tahun 2025 dan selaras dengan peta jalan Renstra Mahkamah Agung. Sementara untuk standar teknisnya, MA berkomitmen penuh pada Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019.Sesuai jadwal, perhelatan besar ini akan dimulai pada 2 hingga 5 Februari 2026. Sekretaris Mahkamah Agung dijadwalkan hadir langsung untuk membuka kegiatan di Ruang Sidang Lantai 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.Digitalisasi dan Penguatan SDM: Pesan dari Para Ahli UtamaDalam sesi arahan, tiga Asesor SDM Aparatur Ahli Utama memberikan sorotan tajam pada tiga pilar utama: transparansi, inovasi, dan kualitas SDM.Aco Nur menginstruksikan agar seluruh capaian maupun tantangan yang dihadapi Assessment Center masuk ke dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. lalu beliau juga menyebutkan untuk rencana kerja Assessment Center "Kita harus jujur tentang permasalahan yang ada, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga anggaran, agar pengembangan ke depan memiliki data yang kuat" tegasnya.Senada dengan upaya modernisasi, Supatmi mendorong percepatan transformasi digital. Ia mendesak agar aplikasi Assessment Center yang telah dirancang selama dua tahun terakhir segera dirampungkan. Langkah ini sangat dinanti untuk mengintegrasikan soal-soal Situational Judgement Test (SJT) yang telah dikembangkan tim guna meningkatkan akurasi penilaian peserta.Di sisi lain, Supandi mengingatkan bahwa sistem yang hebat tidak akan berjalan tanpa manusia yang kompeten. Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk terus meng-upgrade kualitas SDM asesor dan staf. "Investasi pada SDM adalah kunci agar lembaga ini mampu menyempurnakan tugas-tugas berat di masa depan dengan hasil yang kredibel," ungkapnya.Dengan kolaborasi antara sistem digital yang mutakhir dan SDM yang mumpuni, Mahkamah Agung optimis proses seleksi pimpinan ini akan melahirkan kader-kader terbaik yang siap menjaga marwah peradilan di Indonesia.
Muhammad Hafidz Kurnia
22 Januari 2026
Perkuat Komitmen Integritas, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Gelar Penandatanganan Pakta Integritas
Dalam upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas kinerja, Assessment Center Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Senin (05/01).Acara yang berlangsung di Ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung RI ini, dimulai tepat pukul 14.00 WIB dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian.Pimpinan dan Jalannya AcaraKegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H. Prosesi diawali dengan pengucapan janji pakta integritas secara bersama-sama, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen secara simbolis dan diikuti oleh seluruh staf.Suasana khidmat menyelimuti ruangan sepanjang acara berlangsung. Kehadiran para Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian turut mendampingi untuk memastikan komitmen ini dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh jenjang jabatan.Arahan Kepala BiroDalam arahannya, Sahlanudin menekankan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar seremonial rutin atau pemenuhan dokumen administrasi semata."Pakta Integritas adalah janji diri untuk menjaga martabat lembaga. Saya berharap seluruh pegawai Biro Kepegawaian konsisten dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan menjauhi segala bentuk praktik KKN," tegas beliau di hadapan para peserta.Selain arahan dari Kepala Biro, para Kepala Bagian juga memberikan penguatan teknis mengenai pentingnya sinergi dan transparansi dalam pelayanan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung.Makna KegiatanKegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata Mahkamah Agung dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan adanya komitmen tertulis ini, diharapkan performa pelayanan administrasi kepegawaian semakin meningkat dan terpercaya.
Muhammad Hafidz Kurnia
5 Januari 2026
Assessment Center MA Gelar Monev Daring, Pastikan Akurasi Pemetaan Pegawai di Wilayah Medan
Dalam rangka menjamin mutu manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan, Assessment Center Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi satuan kerja di wilayah hukum Medan. Mengingat efisiensi dan jangkauan koordinasi, kegiatan strategis ini dilaksanakan secara daring pada hari ini.Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pengelola kepegawaian tingkat banding, pengelola kepegawaian tingkat pertama, serta para perwakilan peserta yang telah mengikuti proses penilaian kompetensi sebelumnya.Empat Pilar Evaluasi StrategisMonev yang dipandu langsung oleh tim Assessment Center MA ini memfokuskan pada empat poin utama evaluasi:Kesesuaian Pelaksanaan Assessment: Meninjau kembali apakah proses penilaian yang telah berjalan sudah selaras dengan standar kompetensi manajerial dan struktural yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.Implementasi Hasil Pemetaan: Memastikan hasil pemetaan pegawai tidak hanya menjadi data statis, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sebagai dasar pengembangan karier, diklat, maupun penempatan posisi yang tepat.Kesiapan Sarana dan Prasarana: Mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung di masing-masing satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi secara mandiri maupun terpusat.Uji Aksesibilitas Aplikasi: Melakukan audit terhadap aplikasi pendukung assessment. Tim menggali masukan langsung dari pengguna mengenai apakah sistem yang ada sudah sesuai standar teknis dan memiliki antarmuka yang memudahkan pengguna.Diskusi Interaktif Secara VirtualMeski berlangsung melalui ruang pertemuan virtual, agenda Monev berjalan dinamis. Para pengelola kepegawaian tingkat pertama dari berbagai daerah di wilayah Medan diberikan kesempatan untuk memaparkan kendala teknis serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hasil rekomendasi assessment."Monev ini adalah instrumen penting bagi Assessment Center MA untuk memvalidasi bahwa sistem yang kita bangun benar-benar memberikan dampak nyata di daerah. Kami ingin memastikan setiap aplikasi mudah digunakan sehingga tidak ada hambatan administratif dalam pengembangan SDM," ungkap tim Assessment Center MA dalam sesi arahannya.Komitmen Peningkatan Mutu SDMKegiatan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi perbaikan untuk sistem manajemen kepegawaian yang lebih baik di wilayah hukum Medan. Dengan integrasi data yang akurat dari hasil assessment dan dukungan aplikasi yang mumpuni, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus mencetak aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas tinggi.
Muhammad Hafidz Kurnia
22 Desember 2025
Optimalkan Pemetaan Kompetensi, Assessment Center Mahkamah Agung Gelar Monev di Wilayah Banjarmasin
BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan memastikan akurasi pemetaan jabatan, tim Assessment Center Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah hukum Banjarmasin. Kegiatan ini berfokus pada efektivitas hasil asesmen yang telah dilakukan serta dampaknya terhadap pengembangan karier pegawai.Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam struktur organisasi peradilan, antara lain:1. Perwakilan Pengelola Kepegawaian Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).2. Perwakilan Pengelola Kepegawaian Tingkat Pertama dari berbagai satuan kerja di wilayah Kalimantan Selatan.3. Perwakilan Peserta yang telah mengikuti rangkaian asesmen sebelumnya.Kehadiran lintas level ini bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, mulai dari sisi kebijakan administratif hingga pengalaman langsung individu sebagai subjek asesmen.Menakar Efektivitas Pemetaan PegawaiFokus utama dari Monev ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemetaan pegawai telah berjalan dengan baik di lapangan. Assessment Center Mahkamah Agung ingin memastikan bahwa hasil asesmen benar-benar dijadikan rekomendasi dalam penempatan jabatan serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai."Evaluasi ini penting untuk melihat apakah data kompetensi yang kita miliki selaras dengan kinerja dan kebutuhan organisasi di daerah," ujar perwakilan tim Assessment Center MA dalam sambutannya.Ruang Perbaikan bagi Assessment CenterSelain memantau kondisi di daerah, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi internal bagi Assessment Center Mahkamah Agung. Melalui masukan dari para pengelola kepegawaian dan peserta, tim dapat mengidentifikasi:1. Kualitas pelaporan hasil asesmen agar lebih mudah diimplementasikan oleh pimpinan satker.2. Hambatan teknis yang ditemui selama proses pemetaan di wilayah hukum Banjarmasin.Dengan adanya Monev ini, diharapkan tercipta standarisasi manajemen talenta yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Assessment Center diharapkan mampu mencetak aparatur peradilan yang profesional dan memiliki kompetensi unggul sesuai dengan tuntutan zaman.
Muhammad Hafidz Kurnia
18 Desember 2025
Bukan Sekadar Angka: Monev Hasil Asesmen di Jateng Pastikan SDM Tepat di Jabatan Tepat
Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan, Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Hasil Assessment Center di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan strategis ini melibatkan para pengelola kepegawaian dan peserta asesmen dari empat lingkungan badan peradilan di wilayah Jawa Tengah.Sinergi Empat Lingkungan PeradilanMeskipun kegiatan dipusatkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, peserta Monev terdiri dari perwakilan lintas peradilan, termasuk Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Kehadiran perwakilan dari empat lingkungan ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mewujudkan manajemen SDM yang terintegrasi di bawah payung Mahkamah Agung RI.Kegiatan di Pengadilan Tinggi Semarang disambut langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Aviantara, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya objektivitas dalam pengembangan karier."Hasil penilaian kompetensi adalah instrumen strategis untuk memetakan pegawai secara akurat. Melalui Monev ini, kita ingin memastikan bahwa penempatan personel di empat lingkungan peradilan di Jawa Tengah telah didasarkan pada prinsip the right man on the right place," tegas Bapak Aviantara.Evaluasi Pemanfaatan dan Manajemen TalentaPelaksanaan Monev ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana hasil rekomendasi dari Assessment Center Mahkamah Agung telah diimplementasikan oleh para pengelola kepegawaian di masing-masing satuan kerja. Tim Assessment Center melakukan sesi diskusi interaktif dengan perwakilan peserta asesmen dan pengelola kepegawaian untuk menggali keterbacaan atau kemudahan membaca laporan yang telah diberikan dan tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut. Selain itu, Tim Assessment Center juga menanyakan kendala di lapangan serta memastikan bahwa setiap aparatur mendapatkan hak pengembangan kompetensi yang sesuai dengan hasil penilaian kompetensinya.Kegiatan ini menegaskan kembali bahwa penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun birokrasi peradilan yang modern berdasarkan Meritokrasi. Dengan pemanfaatan hasil yang optimal di wilayah Jawa Tengah, diharapkan performa organisasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat akan semakin meningkat dan akuntabel.
Muhammad Rizki
18 Desember 2025
Peningkatan Kapasitas SDM: 28 Pegawai MA Ikuti Asesmen Jabatan Fungsional
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan menggelar Penilaian Kompetensi (Profile Assessment) secara daring yang dilaksanakan oleh Assessment Center Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari penuh, dari Selasa, 25 November 2025 hingga Rabu, 26 November 2025, ini diikuti oleh 28 peserta yang bersiap menapaki kenaikan jenjang jabatan fungsional.Acara dibuka langsung oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan MA bukanlah sekadar staf, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.ASN, Kompetensi, dan Transformasi DigitalDr. Sobandi menekankan bahwa tuntutan zaman, khususnya transformasi digital, mengharuskan ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cetak biru MA yang memprioritaskan kompetensi SDM sebagai elemen kunci.Dalam kesempatan tersebut, Kepala BUA juga mengungkapkan perkembangan positif terkait tata kelola SDM. Ia menyampaikan bahwa MA telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan Restrukturisasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Pembahasan mengenai pembentukan Assessment Center, yang direncanakan menjadi bagian dari balai diklat pengembangan SDM, juga telah didiskusikan secara intensif dengan Menpan RB.Bukan Sekadar FormalitasPenilaian kompetensi yang diselenggarakan hari ini merupakan instrumen penting dalam siklus manajemen karir, yang mencakup pengembangan karir, pelatihan teknis kepemimpinan, dan evaluasi kinerja. Menurut Dr. Sobandi, tujuan utama Penkom ini adalah untuk memfasilitasi kenaikan jenjang jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional (JF)."Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berbasis kompetensi," tegas Dr. Sobandi. Ia mewanti-wanti peserta bahwa tes ini bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, asesmen ini merupakan bentuk komitmen tegas dari Mahkamah Agung bahwa setiap individu yang menduduki jabatan fungsional harus benar-benar memiliki kemampuan yang teruji, sesuai dengan kompetensi jabatannya, dan siap memberikan dampak positif signifikan bagi organisasi.Kegiatan asesmen daring ini diharapkan dapat menjaring para profesional fungsional yang siap berkontribusi optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan visi peradilan modern di Mahkamah Agung.
Muhammad Hafidz Kurnia
25 November 2025
Berita Terpopuler
Tim IT Assessment Center Sempurnakan Aplikasi Online dengan Sistem Proctoring Mutakhir
2 Juni 2025
Rapat kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Mahkamah Agung RI
19 November 2025
Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua PTA, PA Kelas IA, IB, dan II Resmi Dibuka
22 September 2025
Kolaborasi Digital Peningkatan SDM: Asesor MA Pimpin Uji Kompetensi Pegawai Kemensetneg
8 Juli 2025
Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1A dan 1B Dimulai, Integritas Jadi Pilar Utama
14 April 2025
Penguatan Kualitas SDM Peradilan: Pemetaan Kompetensi Pegawai di Wilayah Medan Berlangsung Sukses
25 Juli 2024