Berita

Gambar Berita Integritas Jadi Tolak Ukur Utama Seleksi Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A

Integritas Jadi Tolak Ukur Utama Seleksi Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A

Mahkamah Agung RI kembali memperkuat jajaran kepemimpinan di lingkungan peradilan militer. Seleksi calon pimpinan Pengadilan Militer Tipe A resmi digelar secara daring pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2025. Awalnya diikuti 25 peserta, namun satu di antaranya memutuskan untuk mengundurkan diri, sehingga total 24 kandidat melanjutkan proses asesmen yang ketat ini.Acara pembukaan seleksi ini berlangsung secara virtual dan dibuka oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya integritas dan kompetensi bagi para calon pimpinan. "Seorang pimpinan pengadilan militer memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan dan menjaga disiplin di lingkungan militer. Oleh karena itu, integritas dan kapasitas kepemimpinan menjadi kriteria mutlak yang kami cari," ujar Dr. Aco Nur.Selain itu, seleksi ini juga mendapat sambutan khusus dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Marsma TNI EDI WURYANTO, S.I.P., C.Fr.A. Marsma Edi Wuryanto turut memberikan arahan dan motivasi kepada para peserta, menyoroti peran strategis pimpinan pengadilan militer dalam menjaga marwah dan profesionalisme peradilan militer di Indonesia.Pelaksanaan seleksi secara daring ini menunjukkan adaptasi Mahkamah Agung terhadap teknologi untuk memastikan proses yang efisien dan dapat diakses dari berbagai lokasi. Diharapkan, melalui serangkaian asesmen ini, Mahkamah Agung dapat menunjuk pimpinan Pengadilan Militer Tipe A yang tidak hanya cakap dalam aspek hukum militer, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan menjunjung tinggi integritas.

Muhammad Hafidz Kurnia

14 Mei 2025

Gambar Berita Mahkamah Agung Gelar Seleksi Gelombang Kedua Pimpinan Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung Gelar Seleksi Gelombang Kedua Pimpinan Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung (MA) kembali melanjutkan komitmennya dalam mencetak pemimpin peradilan berkualitas dengan digelarnya seleksi calon pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A dan 1B gelombang kedua. Sebanyak 12 peserta terpilih saat ini tengah mengikuti serangkaian asesmen intensif yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2025.Seleksi gelombang kedua ini merupakan kelanjutan dari tahapan awal yang telah dilaksanakan pada April lalu. Seperti gelombang sebelumnya, fokus utama dari proses ini adalah menggali dan memastikan integritas para calon pimpinan. MA percaya, fondasi kepemimpinan yang kuat harus dibangun di atas kejujuran dan etika yang tak tergoyahkan, mengingat peran sentral mereka dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Para kandidat dalam gelombang kedua ini menghadapi serangkaian ujian yang dirancang untuk menguji tidak hanya kapabilitas manajerial dan yudisial mereka, tetapi juga ketahanan moral dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Diharapkan, melalui proses yang ketat dan transparan ini, MA dapat memilih sosok-sosok terbaik yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi marwah peradilan.Dengan adanya seleksi gelombang kedua ini, MA menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kebutuhan pimpinan pengadilan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Hasil dari asesmen ini akan menjadi penentu bagi wajah kepemimpinan PN Kelas 1A dan 1B ke depan, memastikan bahwa estafet kepemimpinan berada di tangan individu yang paling kompeten dan berintegritas.

Muhammad Hafidz Kurnia

7 Mei 2025

Gambar Berita Hasil Penilaian Kompetensi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB Diserahkan

Hasil Penilaian Kompetensi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB Diserahkan

Proses seleksi calon pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 telah mencapai tahap penting. Laporan Hasil Penilaian Kompetensi para calon telah resmi diserahkan pada hari Rabu, 30 April 2025.Acara penyerahan berlangsung di Ruang Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI. Penyerahan laporan dilakukan oleh Asesor Ahli Utama, Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., yang bertanggung jawab atas proses penilaian kompetensi yang ketat.Laporan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H., serta didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Hasanudin, S.H., M.H. Penyerahan ini menandai selesainya salah satu tahapan krusial dalam menentukan figur-figur terbaik yang akan memimpin pengadilan di berbagai wilayah.Mendorong Kualitas Kepemimpinan PeradilanPenilaian kompetensi ini merupakan bagian integral dari upaya Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa pimpinan pengadilan memiliki kapabilitas, integritas, dan profesionalisme yang mumpuni. "Hasil penilaian kompetensi ini akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan calon pimpinan yang paling tepat untuk mengisi posisi strategis di Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB," ujar Bapak H. Bambang Myanto usai menerima laporan.Beliau juga menambahkan bahwa proses seleksi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu membawa peradilan umum ke arah yang lebih baik, demi terwujudnya pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.Tahap selanjutnya dari proses seleksi akan berdasarkan pada laporan hasil penilaian kompetensi ini, untuk kemudian diambil keputusan mengenai penempatan dan pelantikan pimpinan pengadilan yang baru.

Muhammad Hafidz Kurnia

30 April 2025

Gambar Berita Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1A dan 1B Dimulai, Integritas Jadi Pilar Utama

Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1A dan 1B Dimulai, Integritas Jadi Pilar Utama

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui asesmen kompetensi kembali mencari talenta terbaik untuk memimpin Pengadilan Negeri Kelas 1A dan 1B. Sebanyak 35 peserta saat ini tengah mengikuti seleksi ketat yang berlangsung secara daring dari tanggal 14 hingga 16 April 2025. Inisiatif ini menandai komitmen Mahkamah Agung dalam menghadirkan kepemimpinan peradilan yang berkualitas dan berintegritas tinggi.Acara pembukaan seleksi ini dilakukan secara virtual oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Dr. Aco Nur secara tegas menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap calon pimpinan. "Seorang pimpinan di lingkungan peradilan tidak hanya dituntut memiliki kapabilitas manajerial dan yudisial yang mumpuni, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap keputusan dan tindakannya," tegasnya. "Integritas adalah cerminan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan."Pelaksanaan seleksi secara daring tidak hanya memperluas jangkauan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga menunjukkan adaptasi Mahkamah Agung terhadap inovasi teknologi dalam proses rekrutmen. Diharapkan, melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel ini, Mahkamah Agung dapat menempatkan pimpinan yang tidak hanya cakap dalam mengelola pengadilan, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga marwah dan kehormatan institusi peradilan di seluruh Indonesia.

Muhammad Hafidz Kurnia

14 April 2025

Gambar Berita Pemetaan Jabatan Strategis Mahkamah Agung Sasar Pejabat PTA Manado

Pemetaan Jabatan Strategis Mahkamah Agung Sasar Pejabat PTA Manado

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berinovasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. Hari ini, sebuah inisiatif pemetaan pegawai untuk jabatan Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado resmi dimulai. Kegiatan yang diikuti oleh 74 peserta ini dilaksanakan secara daring, menunjukkan adaptasi Mahkamah Agung terhadap kemajuan teknologi untuk efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.Acara pembukaan dilakukan secara virtual oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pemetaan ini sebagai langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi, kompetensi, dan kesesuaian pejabat dengan tuntutan jabatan yang semakin kompleks. "Pemetaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi untuk penempatan yang tepat dan pengembangan karier yang berkelanjutan. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan roda organisasi berjalan optimal," ujar Sahlanudin.Pelaksanaan pemetaan secara daring memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh wilayah hukum PTA Manado tanpa kendala geografis, sekaligus menegaskan komitmen Mahkamah Agung terhadap transformasi digital dalam manajemen kepegawaian. Hasil pemetaan ini diharapkan akan menjadi panduan berharga bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan mutasi, promosi, dan program pelatihan yang lebih terarah, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima dan berintegritas.

Muhammad Hafidz Kurnia

24 Februari 2025

Gambar Berita 86 Panitera PTA Gorontalo Ikuti Pemetaan Kompetensi demi Pelayanan Peradilan Prima

86 Panitera PTA Gorontalo Ikuti Pemetaan Kompetensi demi Pelayanan Peradilan Prima

Mahkamah Agung RI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah peradilan. Sebanyak 86 panitera dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo dan satuan kerja di bawahnya, telah mengikuti kegiatan pemetaan pegawai jabatan panitera yang berlangsung intensif pada 3 hingga 6 Februari 2025.Kegiatan penting ini dibuka secara langsung oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., menegaskan keseriusan Mahkamah Agung dalam memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kompetensi optimal. Pemetaan ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi, keahlian, dan area pengembangan bagi para panitera, yang merupakan garda terdepan dalam administrasi peradilan."Pemetaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih profesional dan prima bagi masyarakat," ujar Dr. Aco Nur dalam sambutannya. "Dengan memahami kekuatan dan kebutuhan pengembangan setiap panitera, kita bisa menempatkan mereka pada posisi yang paling strategis untuk mendukung kinerja pengadilan."Hasil dari pemetaan ini diharapkan menjadi dasar bagi kebijakan pengembangan karier, pelatihan, dan penempatan panitera yang lebih efektif. Hal ini juga menjadi upaya konkret Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan visi peradilan modern yang berintegritas dan akuntabel.

Muhammad Hafidz Kurnia

3 Februari 2025